Di era digital saat ini, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik berbasis teknologi adalah kebutuhan mutlak bagi instansi pemerintahan. Maka dari itu, SimplyDigitalDesigns.com hadir menawarkan jasa pembuatan website pemerintahan yang profesional, informatif, dan sesuai standar komunikasi publik digital Indonesia.
Kenapa Instansi Pemerintah Butuh Website Resmi?
- Transparansi informasi: Publik dapat mengakses laporan kegiatan, keuangan, dan kebijakan.
- Pelayanan publik: Warga bisa mengajukan permohonan layanan secara online.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Website resmi menjadi bukti keterbukaan dan profesionalisme instansi.
- Penyebaran informasi cepat: Pengumuman, berita, dan program pemerintah langsung sampai ke warga.
Paket Website Pemerintah
Paket | Harga | Fitur |
---|---|---|
Paket Basic | Rp 575.000 | 3 halaman, domain .com, desain responsif |
Paket UMKM | Rp 750.000 | 5 halaman, domain .com, WhatsApp chat, SEO dasar |
Paket Toko Mini | Rp 1.500.000 | Website + katalog layanan, form permohonan, blog berita resmi |
Fitur Website Pemerintah
- Profil instansi dan struktur organisasi
- Dokumen publik (PDF, unduhan SK, dll)
- Form layanan masyarakat
- Berita dan pengumuman terkini
- Halaman galeri dan dokumentasi kegiatan
Baca Juga : Jasa Buat Website Profil Perusahaan Profesional dan Terpercaya
Cocok untuk:
- Kecamatan & Kelurahan
- Dinas-dinas pemerintahan daerah
- Unit layanan publik dan lembaga non-struktural
- Desa/Kampung yang ingin bertransformasi digital
Keunggulan SimplyDigitalDesigns.com
- Desain sesuai pedoman branding pemerintah
- Gratis domain dan hosting tahun pertama
- Website mudah dioperasikan staf internal
- Pelatihan dan support after-sales tersedia
Langkah Pemesanan Website Instansi
- Hubungi kami via WhatsApp
- Kirim logo, struktur organisasi, dan kebutuhan konten
- Proses pengerjaan 5–7 hari kerja
Hubungi Kami
📱 087722723635 (WhatsApp)
🌐 https://simplydigitaldesigns.com
Bangun kredibilitas instansi pemerintahan Anda bersama SimplyDigitalDesigns.com – Partner digital terpercaya untuk instansi publik Indonesia.